Lima Caleg Petahana Dapil Bogor Selatan Rontok

Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kota Bogor mempersilakan PPK dari masing-masing kecamatan untuk membacakan hasil rekapitulasi model D di hadapan Bawaslu dan para saksi dari partai politik maupun saksi caleg.

Pantauan di lokasi, yang mendapat giliran untuk membacakan hasil rekapitulasi model D ialah PPK Bogor Selatan. Satu persatu petugas dari PPK Bogor Selatan membacakan hasil rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pemilu mulai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kota Bogor.

Dari semua yang dibacakan oleh PPK, Kantor Berita RMOLabar merangkum hasil rekapitulasi partai politik dan calon legislatif untuk DPRD Kota Bogor Dapil Bogor Selatan.

Berdasarkan data yang diterima, tercatat ada 9 partai politik dan 10 orang caleg Dapil Bogor Selatan yang mendapat suara tertinggi, dan berpeluang untuk duduk di kursi DPRD Kota Bogor.

Sembilan parpol dan calon yang mendapat jumlah suara sah tertinggi di dapil tersebut, yaitu partai Gerindra (20.543 suara), PKS (18.760 suara), Golkar (15.353 suara), PDIP (15.192 suara), PAN (10.792 suara), Demokrat (8.998 suara), PPP (8.965 suara), PKB (7.748 suara), dan Nasdem (6.842 suara).

Kemudian suara sah untuk 10 calon legislatif Dapil Bogor Selatan yang mendapat suara tertinggi, 3 di antaranya merupakan caleg incumbent atau caleg yang saat ini duduk di DPRD Kota Bogor, yaitu Rusli Prihatevy dari Partai Golkar (6.490 suara), Said Muhamad Mohan dari Gerindra (6.193 suara), dan Dadang Iskandar Danubrata dari PDIP (5.894 suara).

Sedangkan, 7 orang lainnya merupakan caleg pendatang baru, yaitu Dedi Mulyono dari PKS (5.552 suara), Hj Hakanna dari PAN (3.742 suara), Wishnu Ardiansyah dari PPP (3.748 suara), Abdul Kadir Hasbi Alatas dari Gerindra (3.477 suara), Rezki Kartika dari Demokrat (2.296 suara), Edi Kholki Zaelani dari PKB (2.361 suara), dan Fajar Muhammad Nur dari NasDem (2.111 suara).

Selain 10 caleg yang berpotensi lolos ke DPRD Kota Bogor, ada juga caleg-caleg incumbent yang kemungkinan tidak lolos karena kalah bersaing dengan calon lainnya, seperti dua orang caleg dari PKS, yaitu Hj Sri Kusnaeni dan Mardiyanto.

Meski keduanya mendapat suara lebih dari 2 ribu, namun yang berpeluang lolos yaitu Dedi Mulyono karena mendapat suara lebih banyak dan PKS dipastikan mendapat satu kursi.

Dengan tidak lolosnya dua incumbent itu membuat PKS kehilangan 1 kursi dari Dapil Bogor Selatan, yang sebelumnya didapatkan pada pemilu 2019 lalu.

Kemudian, caleg incumbent dari PPP, Gilang Gugum Gumelar juga kemungkinan tidak lolos ke DPRD Kota Bogor, karena suaranya di bawah Wisnhu Ardiansyah dan PPP dipastikan dapat satu kursi atau masih tetap bertahan di satu kursi di Dapil Bogor Selatan.

Bambang Dwi Wahyono caleg incumbent dari Demokrat pun kemungkinan akan bernasib sama, karena suaranya di bawah Rezki Kartika. Sehingga Demokrat dipastikan mendapat satu kursi atau bertahan di satu kursi dari Dapil Bogor Selatan.

Terakhir, Siti Maesaroh. Caleg incumbent dari PDIP ini kemungkinan tidak lolos karena suaranya tidak terlalu signifikan seperti perolehan pada Pemilu 2019 lalu, dan suaranya pun terpaut jauh dengan Dadang Iskandar Danubrata yang sama-sama calon incumbent dari PDIP, sehingga partai berlambang banteng ini hanya mendapatkan satu kursi atau kehilangan satu kursi di Pileg 2024.

Selain itu, ada juga calon incumbent dari Kecamatan Bogor Selatan yang tidak lagi maju ke DPRD Kota Bogor melainkan maju ke DPR RI melalui Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor), yakni Restu Kesuma dari PKB. Namun berdasarkan hasil dari Sirekap KPU, Restu Kesuma tidak lolos karena suaranya kalah jauh dengan Tommy Kurniawan yang kembali maju ke DPR RI dari Dapil yang sama.

Sementara politisi Partai Gerindra, Ade Askiah yang kini duduk di DPRD Kota Bogor dari Dapil Bogor Selatan tidak mengikuti kontestasi Pileg 2024.

Perlu diketahui, Pemilu atau Pemilihan Legislatif 2024 ini menggunakan metode Sainte Lague yaitu metode konversi perolehan suara partai politik ke kursi parlemen atau metode untuk menentukan perolehan kursi partai politik di DPR atau DPRD.

Penerapan metode didasarkan pada perolehan suara terbanyak partai politik dari hasil pembagian yang diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap dapil.

Sainte Lague menggunakan bilangan pembagi suara berangka ganjil (1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya) untuk mendapatkan kursi. Dasar hukum penerapan metode ini adalah UU nomor 7 tahun 2017 pasal 415 ayat 2.