"PDIP, PPP, PKB, PKS dan Nasdem, bisa dipastikan ada di barisan oposisi," kata peneliti senior BRIN, Prof Siti Zuhro, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/2).
Menurutnya, demokrasi akan berkualitas bila mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif bisa efektif.
"Ini penting, agar tidak terjadi praktik executive heavy yang hanya merugikan rakyat. Mengapa? Karena kebijakan publik tidak diawasi dengan baik oleh legislatif," ucapnya.
Menurutnya, ada dampak buruk jika tidak ada check and balance di pemerintahan. Rakyat dirugikan, ketika kebijakan publik tidak mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap rakyat.
"Juga terhadap kepentingan negara. Seusai pemilu, koalisi partai bisa dilanjutkan untuk memposisikan diri sesuai perolehan suara dalam Pilpres. Artinya, yang menang berada di kekuasaan, dan yang kalah di luar kekuasaan atau oposisi," tutupnya.
BERITA TERKAIT: