Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, Mahfud tidak akan lagi dikenal sebagai tokoh negarawan.
"Sikap Mahfud itu tetap saja akan melahirkan konsekuensi opini publik bahwa Mahfud bukan lagi sosok negarawan, melainkan politisi," ujar Biran kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/2).
Lulusan S2 ilmu komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menjelaskan, Mahfud mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sarat kepentingan elektoral Pilpres 2024.
"Dia sedang memainkan strategi persuasi untuk menarik simpati publik agar dipilih pada 14 Februari 2024 nanti," kata Biran.
Biran menegaskan, setelah resmi menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, Mahfud kerap mengkritik pemerintahan Jokowi. Sehingga, sikapnya yang mundur dari Kabinet Indonesia Maju merupakan penegasan untuk menjadi oposisi.
"Menciptakan kesan bahwa pejabat publik lainnya telah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya dalam pemilu," kata Biran.
Sehingga, penulis buku "Negara Katanya" itu menganggap Mahfud tengah menggunakan metode perlawanan yang praktis, sebagai bukti dirinya bukan lagi bagian dari Jokowi.
"Kan alangkah tidak fair dan tidak etisnya Mahfud terus-terusan menyerang dan mengkritisi pemerintahan Jokowi, tetapi di sisi lain masih menjadi bagian dari pemerintahannya," demikian Biran.
BERITA TERKAIT: