Fahri Bachmid: Wacana Pemakzulan Presiden Bernuansa Imajiner

Begitu dikatakan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid, merespon usulan pemakzulan Presiden Jokowi.

Wacana itu mencuat setelah sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 mendatangi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

"Secara konstitusional discourse terkait pemakzulan presiden tidak mempunyai basis legal konstitusional, sehingga bernuansa imajiner belaka," ujar Fachri kepada wartawan, Kamis (18/1).

Dia menjelaskan, pemakzulan terhadap presiden harus memenuhi anasir-anasir absolut yakni terbukti melanggar hukum pidana berat, melakukan perbuatan tercela, dan tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Putusan MK mutlak tingkat keterbuktiannya, artinya di luar 'article of impeachment' sebagaimana rumusan konstitusi itu, maka tidak cukup alasan untuk melakukan pemakzulan presiden," terangnya.

Fahri memandang manuver yang dilakukan oleh petisi 100 itu sifatnya politis. Menurutnya, manuver itu berorientasi pada upaya mendelegitimasi gelaran Pemilu 2024.

"Tentu ini sangat destruktif dalam upaya membangun demokrasi konstitusional saat ini," pungkasnya.