Salah satu temuan lembaga intelijen keuangan paling menarik adalah dugaan aliran dana PSN ke kantong Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga politikus, selama 2023.
Total dana PSN sebesar 36,67% transaksi dana diduga digunakan bukan untuk pembangunan proyek, melainkan untuk kepentingan pribadi.
Menanggapi itu, Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), melalui siaran persnya, Senin (15/1), menyampaikan, publik harus mendukung dan mengapresiasi keberanian Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkap transaksi janggal terkait PSN, yang ternyata digunakan untuk bancakan.
Tentunya, kata dia, publik harus mengawal hasil temuan PPATK, agar ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
"PSN yang semestinya seharusnya untuk kepentingan rakyat, ternyata dijadikan bancakan oleh ASN dan politisi busuk, dengan kelakuan aji mumpung serta culas," katanya.
ASN dan politisi berperilaku pemburu rente yang sudah pasti untuk memperkaya diri sendiri itu, kata dia, sama sekali tidak memikirkan nasib bangsa dan negara.
"PPATK harus melapor dan menggandeng KPK, menindaklanjuti temuan itu. Terpenting, dengan temuan PPATK itu publik makin sadar bahwa ASN dan politisi bancakan dengan memakan uang hasil pajak rakyat yang digunakan dalam PSN itu," tandasnya.
BERITA TERKAIT: