Sidang Bawaslu, KPU Dituntut Perbaiki DCT Keterwakilan Perempuan

Hal tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi KPU, di Ruang Sidang Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).

Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Mikewati Vera Tangka menilai, DCT yang ditetapkan KPU tidak sesuai ketentuan Pasal 245 UU 7/2017 juncto Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU 10/2023 juncto Putusan Mahkamah Agung 24/ P/HUM/2023.

"Yakni, daftar calon tetap Pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil," ujar Mike saat sidang.

Koalisi Perempuan Indonesia mengurai, dari total 1.512 DCT di 84 dapil anggota DPR RI, hanya ada 266 caleg perempuan dari 18 partai politik yang ditetapkan KPU RI.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017, perbuatan KPU tersebut secara nyata dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran administratif Pemilu, yaitu pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pencalonan Pemilu," urainya.

Oleh karena itu, Mike berharap laporan dugaan pelanggaran administrasi KPU RI yang disidangkan Bawaslu RI hari ini bisa merekomendasikan perbaikan DCT.

"Para pelapor meminta Bawaslu memerintahkan KPU memperbaiki DCT Pemilu anggota DPR yang memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil," demikian Mike.