Pernyataan ini ditegaskan oleh Kapten Liga Amin (Anies-Muhaimin) Surabaya Sulaiman kepada wartawan di Surabaya, Senin (20/11).
"Keputusan Mahkamah Konstitusi ibarat nasi yang sudah menjadi bubur. Meskipun kami tidak suka bubur, namun hal itu telah terjadi," Sulaiman dikutip dari
Kantor Berita RMOLJatim.
Meski begitu, kata Sulaiman, hal ini menjadi semacam alarm yang mengingatkan masyarakat betapa rentannya institusi negara dapat dipergunakan untuk kepentingan satu kelompok.
Ia juga mendesak agar penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, Panwaslu), khususnya di Kota Surabaya, agar menghindari praktik-praktik yang berpotensi menguntungkan salah satu calon.
Liga Amin merupakan payung dari 12 kelompok relawan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kota Surabaya yang digawangi oleh Kapten Sulaiman bersama Ko-Kapten Mahargyo Prakoso.
"Kami tidak berburuk sangka. Namun lebih baik sedia payung sebelum hujan, meskipun hujan belum turun-turun juga di Surabaya ini. Tragedi konstitusi jangan lagi diteruskan menjadi tragedi elektoral," kata Sulaiman.
Sementara itu, Caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dita Indah Sari mengatakan, terlalu besar bayarannya yang ditanggung bangsa ini, kalau aparat negara dimobilisasi untuk memenangkan partai atau calon tertentu.
Pemilu yang merupakan amanah konstitusi dan merupakan sarana demokrasi bagi bangsa Indonesia dalam memilih pemimpinnya, lanjut Dita, diharapkan dapat berlangsung dengan langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil.
"Pemilu 2024 itu harus dilaksanakan dengan riang gembira dan eksekutif dan judikatif harus melakukan tugasnya sebagai "wasit" yang baik dan tidak "offside" dalam menjalankan tugas-tugasnya," kata Dita.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemilu yang jujur dan adil menjadi kunci stabilitas pemerintah, bahkan negara. Untuk itulah penyelenggara pemilu dan pejabat negara wajib berposisi netral dan berada di atas semua kepentingan. 
BERITA TERKAIT: