FGD Bareng KPU dan PWI, KPP: Insan Pers Berintegritas, Ciptakan Pemilu Berkualitas

Ketua KPP, Ahmad Satryo Yudhantoko mengatakan, FGD yang dilaksanakan selama tiga hari turut dihadiri anggota KPU RI, August Mellaz dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Henry Ch Bangun.

Dihadapan August Mellaz dan Henry Ch Bangun, Satryo menyampaikan pentingnya peran media dan pers dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

"Melalui tangan-tangan kita, melalui ide kita, melalui karya kita pelaksanaan Pemilu 2024 itu ditentukan, apakah akan berjalan dengan baik, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia," ujar Satryo.

Wartawan Kantor Berita Politik RMOL itu menegaskan, pelaksanaan FGD yang digagas KPP bersama KPU RI memiliki satu tujuan. Yaitu, meningkatkan kemampuan menulis dan meliput wartawan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

"Tantangan terbesar dari teman-teman media sejauh ini masih sama, yaitu bagaimana mencari informasi yang akurat dan benar di tengah kepungan disinformasi dan hoax di media sosial," sambungnya menuturkan.

"Sehingga, FGD ini merupakan bagian dari upaya KPP mewujudkan insan pers yang berintegritas, dan pada akhirnya berkontribusi menciptakan Pemilu 2024 yang berkualitas," sambungnya.

Lebih lanjut, aktivis jurnalis itu menyampaikan apresiasinya kepada KPU RI dan PWI Pusat yang mendukung pengembangan kemampuan pewarta yang meliput pelaksanaan Pemilu 2024 yang tergabung dalam KPP.

"Terima kasih atas dukungan KPU RI maupun PWI Pusat beserta stakeholder lainnya, yang terus mendukung upaya pengembangan kualitas pewarta pemilu, dan diharapkan bisa terus bersinergi untuk ke depannya," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, August Mellaz menyampaikan pentingnya peran media dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

"Para jurnalis dapat mengkontribusikan pengalamannya selama meliput isu kepemiluan, karena tulisan yang diproduksi jurnalis pemilu juga penting bagi KPU sebagai catatan kritis yang berguna dalam menjalankan berbagai tahapan," ucapnya.

Sementara, Henry Ch Bangun mengingatkan pewarta jurnalis pemilu agar tetap memegang teguh UU 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis dalam meliput Pemilu 2024.

Pasalnya, dia mencatat beberapa kerawanan dalam peliputan pemilu, seperti tidak independennya pewarta maupun perusahaan persnya karena rentan berpihak kepada salah satu calon.

"Misal saya contohkan di sini soal independen. Itu biasanya mulai dari perencanaan, yang diatur dewan pers itu independen sejak perencanaan," ucapnya.

"Enggak boleh menonjolkan yang satu, meniadakan yang satu dalam pemberitaan. Ini harus dipikirkan medianya untuk melakukan perencanaan peliputan," demikian Henry menambahkan.

FGD yang mengangkat tema "Literasi Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa" tersebut diikuti oleh sekitar 40 jurnalis kepemiluan yang tergabung dalam KPP, dan berasal dari media nasional.