Diketahui, Syaikhu sempat menyinggung bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan yang tidak bisa menunaikan janjinya menjual saham daerah di perusahaan bir tersebut saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, karena terganjal keputusan DPRD DKI Jakarta, terutama Fraksi PDI Perjuangan.
“Suruh baca sejarah PT Delta deh, itu jawaban saya,” kata Prasetio kepada wartawan pada Senin (30/10).
Politikus PDIP ini mengatakan, para Gubernur DKI Jakarta dari dulu tidak pernah memberikan penyertaan modal daerah (PMD) untuk pengembangan bisnis PT Delta Djakarta. Kata dia, pemerintah daerah bisa memiliki saham itu karena dikasih secara cuma-cuma oleh pihak Belanda yang saat itu pernah menjajah Indonesia.
“Gubernur daerah tidak pernah memberi PMD ke Delta, membeli sahamnya kami dikasih oleh Belanda, tujuannya apa? Untuk mengukur sampai sebatas mana pemerintah bisa mengontrol, sampai sebatas mana masyarakat beli dan minum bir,” kata loyalis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini.
Prasetio mengatakan, pemerintah daerah sempat memiliki kekhawatiran tentang peredaran miras itu, terutama di kalangan anak-anak atau anak di bawah umur. Pemerintah daerah kemudian mendapat jatah atau porsi saham sekitar 26 persen sehingga bisa intervensi mengawasi atau memonitoring peredaran miras
“Misalnya kami sebagai Pemda bisa mengontrol sampai sejauhmana ini. Kalau nggak dikontrol, bagaimana nanti masyarakat, yang ada masyarakat nanti mabok semua,” kata Prasetio.
Pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu soal gagalnya penjualan saham bir Anker, PT Delta Djakarta membuat berang Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. 
BERITA TERKAIT: