Senator Jakarta Desak Pemerintah Susun Blueprint Anti Perundungan

Anggota DPD RI, Fahira Idris, mengatakan, persoalan perundungan di kalangan pelajar tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan setingkat peraturan menteri saja.

Selain kompleks dan lintas sektoral, perundungan yang pelaku dan korbannya anak-anak, membutuhkan dokumen komprehensif untuk rencana aksi nasional yang disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan diperintah langsung oleh presiden.

"Saya meminta pemerintah menyusun blueprint anti perundungan yang memuat rencana dan aksi yang terstruktur, terperinci, konkret dan implementatif, hingga kepada detail kegiatan,” pintanya, lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (1/10).

"Termasuk teknis pelaksanaan, di mana sekolah, guru, orang tua dan masyarakat, menjadi yang terdepan dalam implementasinya," sambung Senator Jakarta itu.

Blueprint anti perundungan di kalangan pelajar, lanjut Fahira, mendesak disusun, setelah melihat beberapa kasus yang semakin parah, dan kekerasan yang terjadi tidak masuk akal dilakukan pelajar, bahkan menjurus ke kriminal.

“Dibutuhkan blueprint agar membuat guru dan orang tua memahami soal perundungan," katanya.

Terbaru, masyarakat dihebohkan kekerasan di kalangan anak SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Kasus perundungan itu viral lewat video di media sosial.