Fadhilah Mathar dilantik oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sebagai Dirut Bakti Kominfo, menggantikan tersangka kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo Anang Latif.
Usut punya usut, Fadhilah Mathar sempat tidak lolos seleksi calon Dirut Bakti yang dilaksanakan pada bulan Mei 2023 lalu saat Menkopolhukam Mahfud MD menjadi plt Menteri Kominfo.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas pun menyoalkan keputusan Menteri Budi Arie yang melantik Fadhilah.
"Kominfo juga perlu melakukan koreksi atas pengangkatan Fadhilah Mathar sebagai Dirut Bakti. Ada apa dengan Budi Arie sehingga meloloskan dan mengangkat Fadhilah Mathar sebagai Dirut Bakti?" kata Fernando kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/9).
Fernando menilai ada ketidakmampuan dalam hal kompetensi dalam diri Fadhilah ketika memimpin Bakti.
Apalagi Fernando menyebut Fadhilah Mathar juga merangkap jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga sangat riskan terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran.
"Atas hal demikian, tidak boleh dibiarkan, akan sangat mungkin menjadi pimpinan yang otoriter dan anti kritik sehingga mengganggu kinerja Bakti sehingga berdampak kepada kinerja Menkominfo Budi Arie Setiadi yang ditugaskan khusus untuk pembenahan oleh Presiden Jokowi," jelas Fernando.
Sebab, Fernando mengatakan bahwa Bakti adalah jalan cita-cita Jokowi untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga kesenjangan digital dan mewujudkan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia khususnya daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T).
Ini sangat didambakan warga masyarakat yang masih belum menikmati sinyal dan bisa jadi hasil kerja nyata Jokowi di masa-masa kepemimpinannya.
Untuk itu, Fernando berharap masyarakat terus memberikan perhatian kepada penuntasan kasus korupsi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) oleh Kejaksaan dan menetapkan semua pihak yang terlibat.
"Budi Arie Setiadi juga turut menjaga legacy yang sudah dibangun Jokowi, jangan rusak karena kinerja di kementerian terutama Bakti kurang baik atau terjadi lagi temuan penyalahgunaan wewenang dan anggaran oleh pejabatnya," pungkas Fernando.
BERITA TERKAIT: