Begitu usulan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin yang melihat realitas geografis Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki dampak yang serius pada supply chain barang dan jasa, khususnya komoditas pangan.
“Indikasinya adalah pada perbedaan atau bahkan kesenjangan harga komoditas pangan antara wilayah yang satu dengan lainnya akibat kesenjangan supply and demand,” ujar Sultan kepada wartawan, Senin (25/9).
Selain itu, Sultan menjelaskan bahwa kondisi geografis yang demikian rumit juga menyebabkan biaya logistik meningkat. Pada akhirnya, akan menimbulkan kesenjangan harga antar wilayah.
"Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah melalui Bapanas perlu menyiasati persoalan ekonomi ini secara menyeluruh. Salah satunya dengan mengembang sistem informasi dan pemantauan distribusi dan harga pangan di setiap wilayah,” sambungnya.
Sistem informasi pangan atau supply chain management ini, kata Sultan, akan menjadi rujukan bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam mengatur distribusi, kesiapan logistik dan menyiapkan stok hingga penetapan harga pangan strategis di suatu wilayah.
"Penggunaan sistem data dan informasi distribusi pangan sangat penting dalam mendukung ketersediaan dan keterjangkauan harga di setiap daerah. Kami percaya digitalisasi logistik pangan nasional mampu mengurai persoalan supply chain bahan pangan selama ini,” tutupnya.
BERITA TERKAIT: