Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai perubahan nama koalisi pendukung bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto itu terkesan mendadak.
Sebab, ada pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mengaku tidak tahu ada perubahan nama koalisi.
Dalam pengamatan Jamiluddin, PKB sebagai parpol pertama yang membentuk KKIR bersama Partai Gerindra kecewa dengan perubahan nama tersebut. Apalagi ada piagam yang ditandatangani antara dua ketua umum pada awal pendiriannya.
"Dengan berubah nama, tentu KKIR dengan sendirinya bubar. Ini artinya, piagam kesepakatan yang ditandatangani Prabowo-Cak Imin menjadi tidak berlaku lagi," ujar Jamiluddin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/8).
Dalam piagam kesepakatan antara Cak Imin dengan Prabowo, menurut Jamiluddin, ada satu poin kerja sama politik yang sulit terealisasi akibat perubahan nama koalisi.
"Salah satunya tentu berimplikasi pada peluang Cak Imin menjadi Cawapres Prabowo," sambungnya memaparkan.
Lebih lanjut Jamiluddin menduga perubahan nama KKIR menjadi KIM merupakan dampak lanjutan masuknya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Lebih dari itu, dia juga meyakini pembahasan cawapres yang akan dipasangkan dengan Prabowo juga melibatkan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.
"Pembahasan Cawapres tidak lagi dibahas oleh Prabowo dan Cak Imin saja, tapi juga oleh Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan bahkan Yusril Ihzha Mahendra Ketum PBB yang juga mendukung Prabowo menjadi Capres di 2024," tuturnya.
"Secara politis hal itu tentu memukul Cak Imin. Sebagai Ketua Umum PKB, ia sudah mendapat perlakuan yang tak selayaknya. Seolah sudah tidak ada kesetaraan di KIM," demikian Jamiluddin.
Perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM), memunculkan persepsi perpecahan 4 partai politik (parpol) yang bernaung di dalamnya. 
BERITA TERKAIT: