Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat berpendapat, kritikan pedas Rocky seharusnya bukan jadi pokok bahasan publik. Mengingat inti kritikan Rocky adalah mengevaluasi kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden ketujuh RI.
"Jadi memang, saya mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Rocky enggak ada dendam atau benci pribadi. Dan dia selalu mengatakan yang tolol itu kebijakannya, bukan personalnya," jelas Jumhur dalam podcast Abraham Samad, yang dikutip Redaksi, Jumat (11/8).
Sosok yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPTKI) itu menuturkan, Rocky objektif dalam menilai seseorang, termasuk Jokowi.
"Dia selalu bilang, Pak Jokowi sebagai kepala keluarga dia baik, tapi sebagai presiden ngaconya enggak karu-karuan. Saya juga punya pendapat yang sama. Bahwa banyak kebijakannya yang tidak
scientific base policy," tuturnya.
Dalam kritikan Rocky kepada Jokowi, Jumhur justru mendapati beberapa pokok persoalan kebijakan yang terungkap, termasuk di dalamnya terkait buruh kerja.
"Dia tidak menghina Jokowi sebagai pribadi, dia hina kebijakan-kebijakan, atau dia maki kebijakan-kebijakan itu. Dia sebutkan IKN, omnibus law (UU Cipta Kerja), dia sebutkan itu," urainya.
Menurutnya, Rocky melalui kritikannya telah memperjuangkan kegelisahan satu kelompok masyarakat. Sebaliknya, Jokowi malah dinilai telah gagal memperjuangkan hak rakyat.
"Jadi basis kebijakan dia (Jokowi) entah karena tekanan oligarki, atau karena tekanan bisik-bisik," sindir Jumhur.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kritikan pengamat politik Rocky Gerung ke Presiden Joko Widodo yang menggunakan diksi "bajingan tolol", dianggap membela kaum buruh. Sebab, secara substansi, kritikan itu mengevaluasi kebijakan Presiden Jokowi. 
BERITA TERKAIT: