Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menuturkan selain untuk mencari solusi terkait sistem penerimaan siswa baru, Panja PPDB juga bisa bekerja menangani banyaknya temuan pelanggaran yang dilakukan oknum-oknum tertentu.
"Sekarang tugas pemerintah merespons apabila temuan Ombudsman merujuk adanya pelanggaran administratif oleh guru dan pejabat-pejabat terkait. Kita pantau, kalau perlu sehabis reses bikin Panja PPDB," ujar Dede, Kamis (26/7).
Di sisi lain, Dede menyoroti data dari UNICEF yang menyebut sekitar 4,1 juta anak-anak di Indonesia di rentang usia 7-18 tahun tidak mendapat pendidikan atau bersekolah pada tahun 2021. Angka ini masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan tidak ada anak yang tidak bersekolah pada tahun 2030.
Merujuk Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, Dede mengingatkan bahwa Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk menjamin setiap anak bangsa bisa bersekolah demi masa depan yang baik.
"Pendidikan merupakan hak anak yang harus dilindungi oleh negara. Dengan pendidikan, anak-anak dapat mengembangkan potensi mereka dan menjadi SDM unggul yang berkualitas," ucapnya.
Oleh karena itu, Dede berharap permasalahan PPDB dapat segera diselesaikan sehingga negara dapat memenuhi kewajibannya sesuai amanat konstitusi UUD 1945. Teknisnya, proses penyelesaian dibarengi dengan upaya Pemerintah melakukan pemerataan fasilitas pendidikan dan meningkatkan jumlah sekolah serta kualitas gurunya.
"Tentunya hal ini juga akan berpengaruh jika ingin mempertahankan sistem PPDB zonasi," tutup Dede.
Melihat kompleksitas dan carut marutnya persoalan penerimaan siswa baru, Komisi X DPR mempertimbangkan dibentuknya panitia kerja (Panja) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: