Permintaan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro yang telah memasukkan Dito Mahendra ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron.
"Kepada saudara Dito lebih cepat lebih bagus menyerahkan ke (diri ke) Bareskrim agar bisa mempertanggungjawabkan dan tidak mengembang ke mana-mana. Mendingan secara gentleman segera hadapi secara hukum," kata Djuhandhani kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).
Terkait status Dito, Djuhandhani mengatakan, polisi sampai saat ini masih mendalami dengan mencari pembuktian atas kepemilikan senjata. Namun, demi kelengkapn berkas, Dito diminta menyerahkan diri untuk menjelaskan kepemilikan senjata.
"Sudah naik sidik semua, tinggal pembuktiannya lebih lanjut. Karena tentu saja ini hal dari penyidik yang tidak bisa saya sampaikan, tapi yang jelas sudah naik penyidikan dan ini akan terus kita dalami," kata Djuhandani.
Kasus bermula saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pengusaha Mahendra Dito Sampurno atau Dito Mahendra yang berada di Jalan Erlangga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin malam, 13 Maret 2023.
Penggeledahan dilakukan tim penyidik KPK dalam rangka mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi (NHD).
Saat melakukan penggeledahan, penyidik justru menemukan 15 pucuk senjata api. Dari jumlah tersebut, 9 senjata api dinyatakan tidak memiliki dokumen, 6 sisanya memiliki dokumen.
Polisi pun menetapkan Dito Mahendra sebagai tersangka terkait kepemilikan senjata api. Dito dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) UU 12/1951 tentang kepemilikan senjata api.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Terkait kasus kepemilikan senjata ilegal, Dito Mahendra diminta berani dalam menghadapi kasus yang menimpanya. Jangan sampai, gara-gara Dito pihak lain yang tidak tahu-menahu ikut terseret dalam kasus ini. 
BERITA TERKAIT: