Airlangga: Pemerintahan Indonesia ke Depan Harus Ada Golkar

Begitu dikatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam penutupan Executive Education Program For Young Political Leader 12 Golkar Institute, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (17/6).

Disampaikan Airlangga, persimpangan pertama yang dia maksudkan terjadi saat peralihan masa Orde Lama ke Orde Baru pada 1965. Saat itu Indonesia tengah menghadapi konflik Nasakom.

Selanjutnya, persimpangan kedua terjadi saat Reformasi 1998. Kata dia, saat itu terjadi krisis moneter yang kemudian menyebabkan krisis politik.

Airlangga menjelaskan Indonesia telah mampu melewati dua persimpangan tersebut dan kini menjadi negara berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kemajuan di berbagai bidang pembangunan.

Saat ini, sambung Menko Bidang Perekonomian itu, Indonesia sedang menghadapi persimpangan ketiga, menghadapi Pemilu 2024 yang menentukan arah kemajuan Indonesia ke depan.

"Oleh karena itu Pemilu menjadi penting. Kita berada dalam pilihan menjadi negara maju atau tetap tidak naik kelas. Berputar-putar. Menjadi negara di tengah saja," ujar Airlangga.

Dipaparkan Airlangga, dalam Pemilu 2024,stok sumber daya manusia dengan pengetahuan yang cukup tidak banyak. Katanya, dari keterbatasan itu, sebagian besar orang berpengatahuan nyatanya banyak berada di Partai Golkar.

"Sehingga penting untuk ke depan, dalam pemerintahan ke depan harus ada Golkar," tekannya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute Ace Hasan Syadzily, mengatakan bahwa pendidikan yang dilaksanakan selama sepekan dengan menghadirkan narasumber yang bereputasi tinggi.

Para peserta, kata Ace, terdiri dari beragam latar belakang. Tercatat 3 orang peserta merupakan Anggota DPRD.

"Dari 45 peserta, 44 orang lulus. Peserta hampir dari seluruh Indonesia," pungkasnya.