Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa kepada para wartawan Senin (29/5).
Saan menjelaskanM, pejabat publik harus melaporkan hartanya secara terbuka dan transparan sebagai pertanggungjawaban pejabat publik. Dengan demikian, wajib bagi setiap caleg terpilih menyetorkan LHKPN ke lembaga antirasuah.
"
Problem-nya waktu itu caleg menyerahkan LHKPN, tetapi sekarang kan caleg terpilih harus bikin LHKPN," jelas Saan.
Selain itu, Saan juga menekankan bahwa setiap pejabat publik harus melaporkan LHKPN secara riil, transparan, secara apa adanya. Artinya, tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang dilebihkan.
Politisi Nasdem itu mengingatkan para wakil rakyat terpilih tertib melaporkan LHKPN. Meski demikian, ia mengakui hingga saat ini pihaknya belum menentukan rapat bersama KPU soal syarat baru LHKPN.
”Dari awal kita memang meminta agar para anggota DPR terpilih, untuk memenuhi laporan LHKPN. Jadi harus," pungkas Saan.
BERITA TERKAIT: