Pengawasan Lemah, PPP Minta Pemerintah Serius Usut Sindikat Perdagangan Manusia

Desakan itu, disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir, menyikapi temuan tim investigasi BP2MI yang menduga ada peristiwa kesengajaan untuk mengorbankan salah satu perahu yang bermuatan pekerja migran Indonesia untuk ditenggelamkan.

"Aparat penegak hukum harus bertindak cepat mengusut tuntas kasus tersebut. Pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum," tegas Anas Thahir kepada wartawan, Sabtu (1/4).

Dikatakan legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, sejak tahun 2021, setidaknya sudah tujuh kali terjadi peristiwa tenggelamnya perahu pengangkut pekerja migran. Pertama terjadi di perairan Johor, Malaysia pada 31 Desember 2021 yang menewaskan 22 orang dan 29 lainnya dinyatakan hilang.

"Peristiwa lainnya juga terjadi di perairan timur Sumatera yang menewaskan 44 pekerja migran dan 77 lainnya dinyatakan hilang. Peristiwa terakhir terjadi di perairan Batam, 14 November 2022 yang merenggut 7 nyawa pekerja migran Indonesia, termasuk seorang anak berusia tiga tahun," jelasnya.

Menurutnya, kasus ini menyadarkan semua pihak bahwa selama ini memang ada yang tidak beres dengan sistem penanganan pekerja migran ilegal di Indonesia.

"Pengawasannya terlalu lemah sehingga para sindikat bisa bekerja sangat bebas bahkan makin menggurita. Tidak mustahil indikasi ini melibatkan kerjasama penjahat dan aparat melaui pelabuhan resmi," pungkasnya.