Maslam bersama sejumlah jurnalis lainnya tengah meliput pertemuan terkait dugaan penyerobotan lahan negara untuk pembangunan balai pertemuan di Perumahan Cluster Coasteville, Kota Wisata, ketika mengalami intimidasi.
Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono menegaskan, segala bentuk kekerasan terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan karena mencederai prinsip demokrasi dan kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Wartawan harus bebas dari intervensi dan intimidasi dalam bentuk apa pun oleh pihak mana pun. Untuk itu, kami mengecam keras kekerasan terhadap wartawan di Kota Wisata," kata Ponco dalam keterangannya, Sabtu, 21 November 2026.
Ponco mengingatkan, Pasal 4 UU Pers menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Dalam ayat (3) ditegaskan, pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi untuk menjamin kemerdekaan pers.
Atas dasar itu, Iwakum mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis di Kota Wisata, Kabupaten Bogor.
Ia juga mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yakni pidana penjara maksimal dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
"Kami meminta kepolisian untuk mengusut kasus ini secara tuntas," kata Ponco.
Dalam peristiwa tersebut, Maslam mengaku mengalami hardikan, upaya perampasan telepon genggam, hingga dugaan pemukulan yang berhasil ditangkisnya. Padahal, ia telah memperkenalkan diri sebagai jurnalis sebelum situasi memanas.
Insiden itu terjadi ketika Maslam dan sejumlah jurnalis melakukan peliputan terkait dugaan penyerobotan lahan di Perumahan Cluster Coasteville.
BERITA TERKAIT: