Gagasan tersebut menjadi fokus utama dalam kegiatan Pra Kongres Bangsa Indonesia yang digelar Presidium Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Nasional (UNAS) di Kampus UNAS Menara 1-2, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.
Mengusung tema "Rekonstruksi dan Resolusi Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945 yang Disempurnakan melalui Addendum", forum ini menghadirkan Sekretaris Jenderal Presidium Konstitusi sekaligus Steering Committee (SC) Kongres Bangsa Indonesia Dr. Ichsanuddin Noorsy, Associate Professor UNAS Dr. TB. Massa Dja'far, serta Ketua Organizing Committee (OC) Dr. H.M. Hatta Taliwang.
Dalam momentum tersebut, Sekjen Presidium Konstitusi, Ichsanuddin Noorsy memimpin pengucapan tujuh sikap politik terkait kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara akibat dampak penerapan UUD 2002 saat ini.
Di antaranya mengenai berjalannya pembangunan nasional yang dinilai masih jauh dari cita-cita para pendiri republik.
“Angka-angka keberhasilan pembangunan nasional selama hampir tiga generasi yang tidak rujuk sepenuhnya pada harapan mandat konstitusi dan kenyataan,” ujar Noorsy yang diikuti oleh seluruh peserta Pra-Kongres Bangsa Indonesia.
Selanjutnya momen tersebut juga menyoroti sosok wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang wajib memiliki sikap sebagai seorang negarawan.
“Ketidakpastian dari ketidakpuasan yang merebak adalah bukti kerentanan modal sosial dan modal politik bangsa. Fakta sosial politik tentang surplus politisi dan defisit negarawan merupakan kenyataan tak terbantahkan. Maka adalah layak dan patut kursi wakil presiden diisi negarawan,” tegasnya.
Lebih lanjut, forum yang turut dihadiri beberapa tokoh seperti Mayjen TNI (Purn) Soenarko, MS Kaban, Alfian Tanjung, Munarman, Prof Yudhie Haryono dan beberapa tokoh pergerakan lainnya itu menyorot sepak terjang partai politik yang belum memenuhi amanat konstitusi.
“Bangsa terbelah menyertai partai politik yang belum memenuhi amanat konstitusi, yang salah satu sebabnya adalah rendahnya komitmen para pemimpin terhadap kepentingan publik.
Presidium Konstitusi didirikan almarhum Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan telah menyiapkan materi addendum terhadap 37 pasal dalam naskah asli UUD 1945. Langkah tersebut dalam rangka memperkuat konstitusi sekaligus mencegah celah penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dinilai terjadi pada era Orde Baru.

Salah satu materi yang disorot adalah penegasan tugas pokok dan fungsi aparat pertahanan, keamanan, serta penegak hukum, termasuk TNI, Polri, jaksa, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), guna mencegah tumpang tindih kewenangan.
BERITA TERKAIT: