Demikian penegasan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI), Sedek Rahman Bahta dalam keterangannya, Sabtu 21 November 2026.
Terlebih, kata Bahta, jika anak dijadikan sasaran akibat perbedaan pandangan maupun dinamika politik yang melibatkan orang tuanya.
"Jangan pernah menyeret anak-anak ke dalam persoalan, perbedaan pandangan, apalagi pertarungan politik orang tuanya. Anak harus dilindungi, bukan dijadikan sasaran kebencian," kata Bahta.
Ia menilai, langkah Sufmi Dasco Ahmad yang mempertimbangkan upaya hukum merupakan hak konstitusional yang patut dihormati.
Menurut Bahta, penegakan hukum diperlukan agar ruang digital tidak menjadi tempat bebas untuk melakukan intimidasi, penghinaan, dan perundungan terhadap siapa pun, khususnya anak-anak.
Bahta juga menegaskan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan, rasa aman, martabat, serta tumbuh kembang yang sehat. Karena itu, tidak boleh ada pembenaran terhadap tindakan perundungan dengan alasan kebebasan berekspresi maupun perbedaan pilihan politik.
"Demokrasi harus dibangun dengan adab dan kedewasaan. Kritik terhadap pejabat atau kebijakan politik merupakan hal yang wajar, tetapi menyerang anak dan keluarga adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan," kata Bahta.
BKPRMI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan pengguna media sosial, untuk membangun budaya digital yang santun, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.
"Jangan sampai anak-anak menjadi korban kebencian orang dewasa. Mari kita jaga ruang digital Indonesia agar menjadi ruang yang sehat, beradab, dan aman bagi generasi penerus bangsa," tutup Bahta.
BERITA TERKAIT: