Hal itu merupakan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia berjudul "Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Surnas Terbaru" periode Februari-Maret 2023 dengan melibatkan 2.000 orang responden.
"Soal
reshuffle kabinet yang
aware 31,4 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil surveinya melalui virtual, Minggu (26/3).
Meskipun hanya 31,4 persen masyarakat mengetahui rencana tersebut, akan tetapi mayoritas masyarakat setuju jika Jokowi melakukan
reshuffle kabinet.
"Kalau kita isolasi hanya mereka yang tau isu ini, tingkat persetujuan terhadap reshuffle lebih tinggi lagi. Itu total ada 72 persen masyarakat yang tahu isu
reshuffle kabinet setuju Pak Jokowi melakukan
reshuffle kabinet," kata Burhanuddin.
Hasilnya untuk semua sampel, sebanyak 3,8 persen sangat setuju, 50,7 persen setuju, 16,4 persen kurang setuju, 6,5 persen tidak setuju sama sekali, dan 22,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Sedangkan terhadap sampel yang menjawab tahun akan rencana reshuffle, sebanyak 8,3 persen setuju, 63,9 persen setuju, 14,7 persen kurang setuju, 5,1 persen tidak setuju sama sekali, dan 8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode
multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden pada 9-16 Februari dengan toleransi kesalahan atau
margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Selanjutnya penarikan sampe pada 12-18 Maret sebanyak 800 responden dengan
margin of error sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sejak awal tahun 2023, masyarakat diramaikan dengan adanya isu reshuffle kabinet, meskipun hingga berakhirnya Maret 2023 ini tak kunjung terjadi. Padahal, mayoritas publik setuju jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle terhadap para menterinya. 
BERITA TERKAIT: