Pastikan Akan Bahas Perppu Ciptaker, DPR: Jika Tidak Dapat Persetujuan, Harus Dicabut

"Mengawali tahun baru ini, sejumlah agenda penting dan strategis telah menanti untuk diselesaikan sesuai fungsi konstitusional DPR RI. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker),” kata Rahmad Gobel saat memimpin rapat, Selasa (10/1).

Sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia, ditambahkan Rahmar, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.

"Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut,” ucapnya.

Rahmat menjelaskan, pemerintah menilai bahwa Perppu tersebut sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang mengamanatkan agar dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"DPR RI sesuai dengan fungsi konstitusionalnya akan menilai pemenuhan parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dan menilai substansi yang memberikan landasan hukum bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan Cipta Kerja,” tutupnya.