Penandatangan MoU ini dilakukan langsung oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).
Dalam momen tersebut, Kapolri mengatakan, MoU yang dilakukan lembaga yang dipimpinnya bersama KPU RI adalah untuk meningatkan kerjasama terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
"Substansi dan esensi dari nota kesepahaman ini adalah bagaimana Polri dan KPU bersinergi untuk melaksanakan, khususnya polisi melaksanakan, mengamankan, menjaga seluruh tahapan pemilu yang tentunya sudah ditentukan oleh KPU dapat berjalan," ujar Kapolri.
Ia memastikan, Polri akan mendukung penuh pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 supaya bisa berjalan damai, sehingga proses pengamanan akan diutamakan untuk membantu KPU dalam beberapa tahapan yang penting.
"(Seperti) mempersiapkan alat-alat kebutuhan logistik pemilu, distribusinya sampai dengan tentunya dengan nanti kegiatan pelaksanaan pengamanan pada saat terjadi kegiatan pencoblosan di TPS (Tempat Pemungutan Suara), termasuk pada saat perhitungan dan rekap, mulai dari daerah sampai pusat," urainya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menuturkan, MoU yang dilakukan hari ini merupakan kegiatan rutin jelang pelaksanaan pemilu. Hanya saja, ada pembaruan-pembaruan yang dilakukan.
"Karena situasi baru, itu perlu ada pembaruan nota kesepahaman," ujar Hasyim.
Sebagai contoh, Komisioner KPU RI dua periode ini menyebutkan perubahan-perubahan yang sifatnya kondisional pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 ini.
"(Pada) 2024 situasinya ada Pilkada, sehingga ada indikator untuk penggerakan pasukan misalnya (oleh Polri)," urai Hasyim.
"Jumlah pemilih juga berubah, TPS (jumlahnya) berubah, itu akan berpengaruh," demikian Hasyim.
Upaya meningkatkan sinergitas antarlembaga untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Polri. 
BERITA TERKAIT: