Hal tersebut disampaikan Hasyim dalam acara diskusi bertajuk "Catatan Akhir Tahun 2022 KPU", yang diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).
"Kewenangan yang diberikan UU kepada KPU itu sangat besar, sehingga dengan begitu, kami di pimpinan KPU Pusat selalu menyampaikan kepada teman-teman di jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah mengeluh, dan jangan pernah sakit hati kalau kita dilaporkan," tutur Hasyim.
Hasyim mengatakan, di antara banyak laporan yang masuk ke sejumlah lembaga penegak hukum, dirinya bersama sejumlah jajarannya di tingkat pusat maupun daerah telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
"Di antara kita sudah ada yang mulai diadukan ke DKPP, termasuk saya. Nah ini kan asas akuntabilitas di situ, hal-hal yang dikerjakan harus dipertanggungjawabkan lewat saluran-saluran itu (pelaporan ke penegak hukum)," sebutnya.
Hasyim menegaskan, laporan yang masuk ke lembaga peradilan pemilu seperti Bawaslu dan DKPP, atau lembaga penegak hukum umum seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA), harus disikapi secara bijak oleh jajaran KPU di tingkat pusat maupun daerah.
"Sehingga ketika ada anggota KPU yang mengeluh sering kita tegur, kita ajukan pertanyaan, 'siapa suruh daftar jadi anggota KPU?. Karena sudah tahu di UU memang itu risikonya yang harus ditanggung. Jadi kalau sudah mau daftar jadi anggota KPU ya jangan kepalang tanggung, kalau sudah basah nyebur sekalian, dan enggak boleh mengeluh," imbau Hasyim.
"Karena kemudian dapat gugatan atau keluhan lewat saluran-saluran lembaga yang disediakan tadi. Karena itulah salah satu implementasi asas akuntabilitas," tandasnya.
Sebuah imbauan disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari, kepada jajarannya terkait dengan sikap yang harus dimiliki dalam menanggapi laporan-laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke sejumlah lembaga penegak hukum. 
BERITA TERKAIT: