Salah satunya kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Jakarta Pusat dan Utara, yang memprotes rencana kebijakan menaikkan BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Formatur Ketua HMI Cabang Jakarta Pusat dan Utara, Fahmi Muhammad mengatakan, dibalik wacana kenaikan Pertalite terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membuat rencana kebijakan tersebut mengemuka ke publik.
"Ada urgensi mengapa pemerintah menaikkan BBM. Dalam menaikkan harga BBM, pemerintah Indonesia tentu melihat situasi politik internasional," tutur Fahmi dalam keterangannya, Jumat (2/9).
Menurutnya, naiknya BBM disebabkan kenaikan harga minyak mentah global yang dipicu adanya ketegangan dari beberapa negara, termasuk konflik antara Rusia-Ukraina dan AS-China.
"Keempat negara tersebut sangat mempengaruhi stabilitas dan kondisi di Indonesia. Ketegangan kedua negara tersebut menyebabkan distribusi minyak mentah dari Rusia menjadi terhambat," ujarnya.
Belum lagi, Fahmi memandang ketegangan yang terjadi antara AS dan China akibat dari kunjungan Ketua DPR AS ke Taiwan, menyebabkan pasokan chip semikonduktor dunia berkurang.
"Mengingat, tiga produsen chip semikonduktor terbesar di dunia berada di Taiwan. Ketegangan dua negara besar tersebut menyebabkan jalur perdagangan menjadi terhambat," katanya.
Karena hal itu pula, Fahmi menyayangkan kelangkaan chip semokonduktor di beberapa negara juga terjadi di Indonesia, sampai-sampai menyebabkan produksi mobil listrik menjadi terganggu.
"Padahal pembuatan mobil listrik menjadi upaya pemerintah dalam melakukan transisi energi.
Lantaran ada lonjakan harga minyak mentah dan bahan baku pembuatan mobil listrik sulit di dapat, Fahmi menyarankan pemerintah memberikan subsidi bantuan sosial kepada masyarakat.
Sebab dia melihat, ancaman kenaikan inflasi sebagai akibat jika Pertalite ditetapkan di harga yang lebih tinggi dari yang saat ini masih ditalangi subsidi, bisa tertangani dengan Bansos yang diberikan pemerintah
"Pemberian bantuan tersebut tentu diharapkan dapat menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat," ucapnya.
"Dan agar penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran, perlu adanya sinkronisasi data antara lembaga terkait dengan lembaga penyalur," tandas Fahmi.
BERITA TERKAIT: