Pembenahan Polri Bukan pada Posisinya di Bawah Apa, Tapi Harus Dicari Figur Atasan yang Baik

Tidak sampai di situ, ruang diskusi publik, khususnya para aktivis juga disebut oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi mengalami fenomena yang disebut “sama bodohnya”. Di mana para aktivis sedang berpikir tentang bagaimana pembenahan Polri yang baik.

Disebut “sama bodohnya” lantaran fokus pembenahan itu lebih bertumpu tentang harus diletakkan di mana posisi Polri saat ini.

“Efek sama bodohnya tidak cuma melanda petinggi Komnas HAM, Kompolnas, Polri, PPATK, dan lain-lain. Teman-teman saya juga kena. Mereka sibuk mencari tempat buat Polri, apakah di kejaksaan, Kemendagri, TNI, dan lain-lain,” ujarnya.

Padahal jawaban untuk pembenahan tersebut mudah. Jurubicara Presiden keempat RI Gus Dur itu menjelaskan bahwa Polri menjadi seperti saat ini erat hubungannya dengan siapa yang menjadi atasan Polri.

“Jadi jawabannya gampang, tinggal ganti figur atasan Polri,” sambung Adhie Massardi.

“Urusan pembenahan Polri bukan terletak pada posisinya ‘di bawah siapa?’ Tapi untuk beberapa periode ke depan harus dicarikan figur atasan yang baik,” tegasnya lagi.

Atasan Polri yang dimaksud adalah presiden yang memimpin negeri ini. Masyarakat harus mulai sadar tentang bagaimana karakter presiden RI ke depan. Presiden adalah sosok yang membawahi langsung institusi seperti TNI dan Polri, serta sejumlah lembaga negara lainnya.

“Jadi jangan lagi ada presiden yang hanya paham soal program yang sekadar lip services,” kata Adhie.

Diingatkan Adhie bahwa setiap institusi bisa pernah ada tokoh yang berhasil membuat citra menjadi baik. Seperti Hoegeng di Polri, Baharuddin Lopa di Kejaksaan Agung, dan M. Jusuf di TNI.

“Figur pimpinan institusi memang penting, tapi di atas segalanya figur presiden baik dibutuhkan,” tutupnya.