Begitu pendapat Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyikapi protes mayoritas publik terhadap isu demokrasi yang dibawa kaum mahasiswa dalam aksi unjuk rasa yang sudah berlangsung sebanyak dua kali dalam dua pekan lalu.
"Saya optimis ketika mahasiswa ke jalanan tidak hanya soal gonta ganti rezim. Lebih dari itu menuntut reforma agraria, upah buruh, perlindungan sumber daya alam, hingga pendidikan," ujar Usman dalam diskusi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) di Jalan Dharmawangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/4).
Menurutnya, kondisi geopolitik saat ini telah menunjukkan krisis demokrasi liberal di berbagai negara penganut termasuk Amerika Serikat. Salah satu indikatornya, pemerintahan telah gagal menghadirkan kesejahteraan baik bagi masyarakat pada umumnya hingga kelompok buruh dan petani.
"Geopolitik internasional telah melahirkan satu kemenangan bagi demokrasi liberal pada masa sebelumnya, tapi di sekarang justru kemunduran," tuturnya.
Satu fenomena kemunduran demokrasi liberal, diperjelas Usman, bisa dilihat dari dua fenomena yang terjadi di Indonesia. Yaitu ruang kebebasan publik untuk mengkritik jauh lebih berkurang drastis, dan kedua kebebasan beroposisi.
Maka dari itu, Usman meyakini gerakan mahasiswa yang akan terus berlanjut, yakni untuk menyuarakan kepentingan masyarakat luas akan menjadi awal dari perubahan bentuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi.
"Saya melihat satu bibit gerakan demokrasi sosial baru. Karena kalau dilihat tataran elit hampir tidak ada yang seperti itu, masih transaksional. Kalau bahasa Sjahrir segelintir hartawan yang menguasai kekayaan negara," tuturnya.
"Karena itu sebenarnya politik gerakan demokrasi harus diarahkan kesana, tidak hanya dengan politik electoral, tapi ke redistribusi sosial," demikian Usman.
Acara ini juga dihadiri puluhan aktivis, di antaranya Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Ferry Juliantono, Faisal Basri, Bursah Zarnubi, Anthony Budiawan, dan Andrianto.
BERITA TERKAIT: