Komisi VI DPR Minta Bappebti Giat Mengedukasi Masyarakat Agar Indonesia Tidak Ketinggalan Perkembangan Ekosistem Trading

Sehingga ekosistem sistem keuangan digital Indonesia bisa berjalan dengan baik dan tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan.

Seperti disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Intan Fauzi, maraknya perdagangan, investasi, dan pinjaman yang bersifat online perlu diantisipasi Bappebti agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat.

Menurut dia, masyarakat harus teredukasi dengan baik, sehingga tahu perusahaan robot trading yang legal dan ilegal. Sehingga ekosistem keuangan digital Indonesia bisa berjalan dengan baik

"Perkembangan dunia digital sangat cepat sehingga perlu mengejar infrastruktur dan menyiapkan regulasi yang jelas untuk robot trading agar yang legal tidak terbentur aturan," ujar Intan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/4).

Politikus PAN itu mengingatkan, Indonesia tidak boleh ketinggalan dengan ekosistem trading yang berkembang seperti kripto, non-fungible token (NFT), dan metaverse.

Ia meminta jangan sampai Indonesia tertinggal, karena akan menyebabkan pihak asing masuk dan masyarakat hanya menjadi pasar dari produk luar negeri.

"Pemerintah perlu tanggap dan responsif," tegas Intan.

Lebih lanjut, Intan mengatakan, peran Bappebti diperlukan dalam mencegah, mengawasi, dan menutup yang ilegal. Untuk pencegahan bisa dilakukan dengan edukasi dan literasi yang massif agar masyarakat tahu mana perusahaan trading yang legal dan ilegal.

Intan menilai pengawasan dan evaluasi secara reguler dari aktivitas robot trading bukan hanya untuk meminimalkan risiko kerugian masyarakat, namun agar ekosistem trading di Indonesia menjadi sehat.

Dalam kesempatan berbeda, anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengaku "gerah" dengan kinerja Bappebti. Herman menilai seharusnya lembaga tersebut memiliki instrumen pengawasan yang memadai.

Herman juga meminta Bappebti lebih gencar berikan memberikan edukasi agar masyarakat tahu ada perusahaan yang legal yang bisa "dimasuki" masyarakat, dan ada yang ilegal yang jangan didekati publik.

Bappebti, menurut dia, seharusnya proaktif mengumumkan kepada publik, perusahaan robot trading mana saja yang ilegal sehingga masyarakat tidak terjebak dan dirugikan.

"Masyarakat harus diingatkan dan diedukasi pentingnya memahami memilih investasi yang prudent. Bappebti juga harus membuka hotline sebagai sumber informasi dan pengaduan," ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu mengaku heran dengan kondisi internal Bappebti karena ada posisi Dirjen yang kosong tiga bulan sehingga diisi oleh Plt. Karena itu menurut dia sudah tepat jika dilakukan restrukturisasi Bappebti untuk memperkuat dan meningkatkan kinerjanya.

"Kemampuan dan profesionalitas Bappebti harus ditingkatkan sejalan dengan terus berkembangnya jenis investasi yang ditawarkan secara digital," tandasnya.