Sasar 20 Parpol, KPK Kembangkan Program Politik Cerdas Berintegritas

Kelima program unggulan itu antara lain ialah Paku Integritas yang bertujuan untuk meningkatkan integritas terhadap penyelenggara negara.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, pada tahun 2021 yang lalu, Paku Integritas ini telah diikuti oleh 10 kementrian/lembaga. Sementara tahun 2022 sebanyak 20 kementerian akan mengikuti program Paku Integritas ini.

Selain itu, program unggulan lainnya ialah Politik Cerdas dan Berintegritas. Adapun program ini, kata Firli, bakal menyasar 20 partai politik yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pendidikan politik cerdas dan berintegritas ini, ungkap Firli akan dibagi menjadi 21 batch, dimana batch pertama nantinya akan diikuti oleh Ketua Umum dan Sekjen dari masing-masing partai politik sementara batch selanjutnya dilakukan di masing-masing partai politik.  

Firli mengungkapkan, mengapa KPK konsen dan fokus terhadap pendidikan politik cerdas dan berintegritas bagi partai politik, sebab ia menentukan masa depan bangsa, kemudian juga menghasilkan pemimpin bangsa, mulai dari tingkat desa hingga pimpinan negara, lalu partai politik memberi andil dalam menyusun regulasi, produk hukum apakah itu Perda, Perkada maupun Undang-undang melalui para kader-kadernya.

“Kenapa parpol kita jaga integritasnya. Karena menguasai suara rakyat, melahirkan wakil rakyat, menghasilkan para pemimpin dari Kades, Bupati, Walikota, Gubernur hingga pimpinan nasional, karenanya kami menjadi konsentrasi untuk ikut andil dalam rangka membangun politik cerdas dan berintegritas,” kata Firli kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/4).

Itulah mengapa, ungkap Firli, dalam berbagai kesempatan ia terus menggaungkan orkestrasi pemberatasan korupsi yang menyentuh kamar-kamar kekuasaan tak terkecuali partai politik selain tiga cabang kamar kekuasaan lain yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif.

“Padahal, parpol itu bukan cabang kekuasaan karena mereka sejatinya adalah “pohon kekuasaan”. Mereka memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung  kepada eksekutif, legislatif dan yudikatif, tapi juga kepada seluruh kekuatan yang ada dalam masyarakat demokratis ini,” tandas Firli.

Firli juga berharap agar para pemimpin maupun elit partai politik memberi andil pada tidak hanya untuk meniadakan peluang terjadi korupsi, tetapi juga tidak membiarkan praktik-praktik yang ramah dengan korupsi dan perilaku koruptif berkembang dalam sistem.

“Karena korupsi dalam sistem sangat terkait dengan penggunaan uang negara, maka tugas para para pemimpin adalah harus memastikan bahwa tiap rupiah uang negara dipergunakan secara benar dan hanya untuk kepentingan rakyat dan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan  kemakmuran rakyat,” demikian Firli.