"Gerakan mahasiswa untuk mengoreksi pemerintahan demi kepentingan rakyat perlu didukung. Namun harus menolak setiap gerakan penurunan Presiden Jokowi yang membonceng gerakan mahasiswa," kata Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Iwan Dwi Laksono dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/4).
Mantan Ketum LMND ini juga menyingung beberapa menteri di lingkaran presiden, seperti Menko Marinvest Luhut Pandjaitan, Menteri BPKM Bahlil Lahadalia, dan Mendagri Tito Karnavian yang tercium kental bermanuver terkait perpanjangan jabatan presiden dan 3 periode.
Padahal, masih banyak persoalan bangsa yang belum teratasi dan tidak berpihak kepada rakyat.
Jaman sendiri merasa prihatin dengan sikap Jokowi yang terkesan melakukan pembiaran atas manuver-manuver para pembantunya di kabinet.
"Seharusnya Pak Presiden lebih banyak menerima masukan dari banyak pihak, tidak hanya masukan dari pembantunya yang ternyata sembrono mengambil kebijakan," kata Iwan.
Ia lantas mencontohkan beberapa kebijakan pemerintah justru tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, seperti kenaikan BBM, hingga minyak goreng.
Sejumlah kementerian juga terkesan tak bisa berbuat banyak atas kebijakan perusahaan plat merah yang justru memberatkan rakyat.
"Menteri ESDM diam saja terkait Pertamax, Pertamina Dex, Solar dan Pertalite plus LPG. Padahal ini kementerian teknis terkait energi dan sumber daya mineral. Menteri BUMN kurang menjelaskan terkait BBM yang di bawah kendalinya, yaitu Pertamina," tutupnya.
Gerakan mahasiswa yang mulai ramai mengoreksi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan wujud tatanan demokrasi yang baik. Namun, mahasiswa patut waspada atas oknum penunggang aksi. 
BERITA TERKAIT: