”Kita tahu bersama, Pilkada 2024 bisa dibilang sebagai pilkada paling brutal sepanjang sejarah. Politik uang, fitnah, dan hoax bertebaran di mana-mana. Dengan pilkada melalui DPRD,
money politics bisa ditekan,” kata Iwan, melalui keterangannya, Senin, 23 Desember 2024.
Iwan menampik anggapan pilkada melalui DPRD akan menihilkan hak warga negara dalam menjalankan hak demokrasinya.
”Bagaimanapun DPRD itu juga dipilih melalui pemilu legislatif yang sah dan legitimate. Jadi, para wakil rakyat itu memiliki legitimasi untuk mewakili rakyatnya,” jelas Iwan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah tak lagi dipilih oleh rakyat secara langsung, melainkan oleh legislatif. Sebab pilkada serentak dianggap menguras anggaran negara. Seperti pelaksanaan anggaran Pilkada 2024 yang mencapai Rp37 triliun.
Menurut Prabowo, opsi itu dilakukan untuk menekan banyaknya anggaran yang dialokasikan. Anggaran sebesar itu lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita,” kata Prabowo saat memberikan sambutan di HUT ke-60 Partai Golkar pada Kamis, 12 Desember 2024.
BERITA TERKAIT: