Soal Penghapusan HET Minyak Goreng, Pimpinan DPR RI: Apakah Itu Tepat atau Tidak?

Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel, menyampaikan pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap permendag yang tidak berjalan sesuai rencana tersebut.

"Pemerintah harus evaluasi apakah itu sudah tepat atau tidak. Pemerintah harys evaluasi kembali,” ucap Rahmat Gobel di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (22/3).

Menurutnya, evaluasi tersebut diperlukan lantaran banyak cara untuk membuat minyak goreng yang telah menguasai pasar tradisional menjadi minyak goreng premium jika pemerintah menemukan formulasi untuk mengemas hal tersebut.

“Kenapa? Minyak goreng curah itu kan kita perhatikan dia buat aja tuh bisa jadi minyak premiun, minyak kemasan, namanya orang mau cari untung, apakah minyak curah itu ada di pasar atau tidak? Siapa yang berhak untuk mengontrol saya kira di sini adalah Pemerintah dalam hal ini Kemendag ada bagian pengawasan badan perlindungan konsumen semua harus turun melihat, semuanya bisa diatur,” paparnya.

Dia menambahkan persoalan kelangkaan minyak goreng ini dipicu oleh peraturan pemerintah itu sendiri yang blunder.

"Menurut saya persoalan pertama itu ada di peraturan Pemerintah sendiri. Misalnya kalau ibu-ibu misalnya pedagang usaha kecil dia mau ambil untung, dia beli banyak terus nanti dijual, nah itu namanya mau cari untung,” katanya.

Lanjut legislator dari Fraksi Nasdem itu, saat ini banyak rakyat kecil yang mengalami kesusahan dalam ekonomi. Sehingga, banyak orang yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan yang tinggi.

"Indonesia ini orang lagi susah cari pekerjaan. Sulit dia dapat pekerjaan, jadi ada peluang pekerjaan dia mau ambil untung. Coba saja kamu lihat dengan adanya robot trading dan sebagainya orang kenapa mau ke sana, karena dilihat ada pendapatan untung yang lebih besar ini yang harus kita perhatikan betul-betul. Jangan sampai akhirnya blunder semuanya,” tutupnya.