Sebab jika tidak, pernikahan itu berpotensi memunculjan terjadinya
conflict of interest (konflik kepentingan) dalam urusan ketatanegaraan yang berkaitan dengan MK.
Begitu disampaikan Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (22/3).
"Demi cinta kepada MK dan pujaan hati, harusnya mundur karena potensi konflik kepentingan akan membuat orang berprasangka dengan putusan MK," kata Feri Amsari.
Secara ketatanegaraan, kata Feri, pernikahan Anwar Usman itu menimbulkan dampak ketatanegaraan. Walau bagaimanapun, Anwar Usman selaku petinggi di lembaga peradilan konstitusi akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Presiden dan kepentingan politik Presiden.
"Misalnya pengujian UU IKN. Konflik kepentingan akan muncul dalam setiap pengujian UU karena Presiden adalah salah satu pihak. Konflik kepentingan ini harus dijauhi ketua MK agar lembaga peradilan tetap punya marwah," tuturnya.
Menurut Feri, penting bagi semua pihak untuk memiliki peradilan konstitusi yang taat dengan nilai-nilai peradilan yang bebas dari segala relasi kekuasaan.
"Mudah-mudahan MK terus membaik," harapnya.
Selain itu, masih kata Feri, Pemerintah itu merupakan pihak dalam perkara pengujian UU, pembubaran partai, juga berpotensi menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan, dan yang pasti pihak dalam perkara DPR berpendapat Presiden melanggar hukum untuk diberhentikan.
"Kalo presiden diajukan DPR tentu saja dia jadi pihak di MK. Potensi jadi pihak itu yang berbahaya dalam relasi pernikahan ini," pungkasnya.
Adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati dikabarkan akan menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman pada 26 Mei mendatang di Solo, usai lamaran yang dilaksanakan pada bulan lalu.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman disarankan untuk mundur dari jabatannya, jika tetap hendak mempersunting adik kandung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati. 
