Pak Jokowi, Kalau IKN Mau Rampung Tepat Waktu 90 Persen Dananya Harus Bersumber dari APBN

Asumsi itu disampaikan Bhima lantaran melihat situasi politik di dalam dan luar negeri yang tidak menentu, sehingga ada calon investor seperti perusahaan keuangan multinasional yang berpusat di Jepang, Softbank, angkat kaki dari proyek IKN Nusantara.

"Ini konsekuensi dari mundurnya Softbank," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL Selasa (15/3).

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios) ini menilai, APBN merupakan satu-satunya sumber anggaran pembangunan IKN yang memungkinkan target penyelesaian proyek bisa dicapai, sebagaimana yang dinginkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Jika Pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN tepat waktu maka investasi awal IKN sebanyak 80-90 persen harus diperoleh dari APBN," tuturnya.

Akan tetapi, Bhima melihat kemungkinan pemerintah akan mencari sumber pendanaan selain dari APBN, khususnya di tengah target pemerintah menurunkan defisit APBN di bawah 3 persen pada 2023.

"Maka Pemerintah akan andalkan keuntungan penerimaan dari komoditas, dan menambah pembiayaan utang baru," ucapnya.

Lebih lanjut, Bhima menyarankan pemerintah untuk mencari investor pengganti Softbank, entah lembaga investasi hedge fund maupun sovereign wealth fund dari negara mitra, seperti Arab Saudi.

"Sayangnya mencari investor sekelas Softbank bukan hal mudah, apalagi proses pembangunan IKN segera dimulai. Butuh proses uji kelayakan, pembacaan situasi ekonomi dan hitung-hitungan manfaat sosial-politik bagi investor," demikian Bhima.