Karena itu, pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi salah satu solusi persebaran pertumbuhan ekonomi.
Demikian ditegaskan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Rudy S Prawiradinata dalam webinar Moya Institute bertajuk “Urgensi Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Nusantara ", Jumat (18/2).
"Beberapa tahun terakhir, kontribusi dari pulau Jawa terhadap perekonomian nasional adalah 58,75 persen. Oleh karena itu, pemindahan IKN ini bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian agar terjadi pemerataan," kata Rudy Prawiradinata.
Pemindahan IKN tersebut, ujar Rudy, sudah dirancang sejak tahun 2017. Pemindahan IKN juga akan diiringi dengan pengembangan klaster-klaster ekonomi untuk memicu terjadinya urbanisasi ke Kaltim.
"Pertumbuhan penduduk di IKN sampai 2045 diperkirakan mencapai 1,7 juta sampai dengan 1,9 juta jiwa,†lanjutnya.
Di tahun yang sama, pertumbuhan rata-rata investasi di IKN ditargetkan 11,9 persen. Sementara untuk keseluruhan wilayah Kaltim mencapai 4,2 persen.
"Penggerak ekonomi di IKN nantinya akan ditopang oleh Balikpapan dan Samarinda," tambah Rudy.
Dalam webinar yang sama, pemerhati politik dan isu-isu strategis, Prof Imron Cotan mengutip standar WHO terkait zona nyaman hunian bagi satu orang tercapai yakni 9 sampai 50 meter persegi.
Dengan jumlah penduduk 11,25 juta jiwa, Jakarta memerlukan ruang publik seluas sekitar 112,5 juta meter persegi. Angka ini mustahil karena luas wilayah Jakarta hanya sekitar 661,5 kilometer persegi.
"Pemindahan IKN dari Jakarta ke IKN Nusantara dapat mencegah ledakan demografis, yang berwujud
social unrest tersebut," tutup mantan Dutabesar RI Untuk Australia dan China ini.
Persebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi selama 30 tahun terakhir hanya terpusat di Jawa, khususnya Jakarta. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: