Pesan Said Didu: 2.078 Izin Tambang yang Dicabut Harus Diawasi, Jangan Sampai Dibagikan ke Oligarki

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>

LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kamis, 06 Januari 2022, 18:49 WIB

Pesan Said Didu: 2.078 Izin Tambang yang Dicabut Harus Diawasi, Jangan Sampai Dibagikan ke Oligarki

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu/Net

Langkah Presiden Joko Widodo mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mendapat apresiasi banyak pihak. Apalagi, pencabutan IUP dikarenakan para pemegang IUP tidak pernah menyampaikan rencana kerjanya, padahal izin mereka sudah bertahun-tahun diberikan.

BERITA TERKAIT:

Namun demikian, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu meminta publik untuk memahami 3 hal dalam pencabutan izin tambang tersebut.

â€œPublik harus paham. Pertama, yang mencabut izin tambang adalah Dirjen Minerba, bukan presiden,â€ ujarnya lewat akun Twitter pribadi sesaat lalu, Kamis (6/1).

Kedua, tambang yang dicabut izinnya harus kembali ke negara. Untuk itu, Said Didu mengajak publik harus mengawasi proses pengembalian tersebut.

â€œAwasi jangan sampai dibagikan ke oligarki,â€ tegasnya.

Terakhir, Said Didu mengingatkan bahwa sesuai UU Minerba yang sebelum diubah, BUMN jadi prioritas untuk ambil tambang-tambang tersebut.