Trubus menilai, kebijakan yang akan dilakukan melalui revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, akan berdampak kepada nasib lebih dari 5,98 juta pekerja sektor tembakau.
Menurut Trubus, hal ini patut mempertimbangkan aspirasi para pekerja industri ini, agar pemerintah bisa adil dalam menetapkan kebijakan mengenai cukai rokok.
"Sehingga lebih baik pemerintah harus dengar dulu suara publik," ujar Trubus kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/10).
Lebih lanjut, Trubus berharap pemerintah bisa melibatkan para pekrja dalam pembahasan rencana revisi PP 109/2012. Dirinya mengacu kepada sistem pemerintahan yang terbuka, yang mana outputnya bisa mengahasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
"Bagaimana kedaulatan negara ada kalau kedaulatan publik tidak ada. Publik ada legal standing, knowledge dan practice yang tidak bisa dipaksa dari intervensi luar," demikian Trubus.
BERITA TERKAIT: