Permintaan itu disampaikan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengingat peserta tender dalam pelaksanaan proyek didominasi perusahaan asing asal China, salah satunya Shanxi Tirain Science and Technology Co.,Ltd.
Menurutnya, pelaksanaan proyek menjadi sangat berisiko tinggi terjadinya kebocoran informasi penting, yang bisa mengancam kedaulatan peta data, kedaulatan teritorial, sumber daya alam dan manusia.
Lebih lanjut, Trubus menilai China tidak sekadar menjalankan bisnis, melainkan memiliki visi jangka panjang untuk menguasai teknologi dan sumber daya alam global.
Dia menambahkan, banyak negara telah melihat kemampuan China dalam mengembangkan teknologi militer dan industri yang kini bahkan mampu menyaingi Barat.
“China kan nggak sekadar bisnis. Dia memikirkan masa depannya,” ujar Trubus kepada wartawan, Rabu 12 November 2025.
Dengan kemampuan tersebut, sambungnya, China tentu memerlukan pasokan sumber daya alam dalam jumlah besar. Indonesia, yang kaya akan sumber daya seperti nikel, batu bara, dan minyak, menjadi sasaran strategis.
“Ini kesempatan orang Indonesia kan mudah sekali, pejabat-pejabatnya ini birokrasinya kan birokrasi korup, mudah sekali disuap,” ketusnya.
Ia juga menilai bahwa BIG dalam hal ini tampak hanya berfokus pada pelaksanaan teknis tanpa mempertimbangkan dampak strategis jangka panjang terhadap kepentingan nasional.
“Yang di benak mereka itu cuma melaksanakan pemetaan geospasial saja yang segera dilakukan. Yang diberikan cuma untungnya jangka pendek, jadi nggak mementingkan bahwa jangka panjangnya akan merusak seluruh kedaulatan negara,” ujarnya.
Trubus menyarankan agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melanjutkan proyek ini dan mempertimbangkan dengan matang seluruh aspek dampak jangka panjangnya.
“Saran saya, proyek ini perlu dimapping ulang atau dikaji ulang, juga mempertimbangkan jangka panjangnya. Jadi aspek-aspek dampak dari jangka panjang itu yang penting,” tandasnya.
BERITA TERKAIT: