Wajar jika publik curiga ada maksud lain dari vaksinasi berbayar yang dilakukan Kimia Farma. Sebab, sejak awal program ini dilaksanakan pemerintah, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan vaksinasi untuk rakyat tidak dipungut bayaran alias gratis.
"Vaksinasi untuk rakyat saat situasi darurat kok seperti bikin proyek infrastruktur. Pakai mekanisme swasta/BUMN untuk bikin vaksinasi berbayar. Ini kesehatan rakyat bung, bukan jalan tol. Perizinan vaksinasi berbayar ini layak disebut
Rent-Seeker," kritik Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, Senin (12/7).
Ia pun menegaskan bahwa program vaksinasi gratis ini berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali.
"Tapi jangan terus ngakalin dong, bikin jalur cepat yang namanya vaksinasi gotong royong berbayar. Ini mirip "Vaksin Tol". Lalu alasannya bukan APBN. Mestinya negara tidak lakukan cara licik seperti ini buat kasih orang-orang tertentu berbisnis vaksin," paparnya.
Gde Sirina menilai, menyerahkan vaksinasi kepada pihak swasta/BUMN dengan berbayar adalah kebijakan yang tidak tepat. Sebab, yang terjadi saat ini adalah situasi darurat.
Vaksin berbayar itu, tegas Gde Siriana, artinya ada unsur bisnis. Ini menyalahi prinsip bahwa vaksinasi dapat diakses rakyat secara gratis.
"Bagaimana mau bangun solidaritas nasional jika hanya orang berduit yang lebih cepat divaksin?" tegasnya
Gde Siriana pun mengingatkan, jika tujuan vaksinasi gotong royong untuk percepat
herd immunity, seharusnya semua BUMN & Kementrian/Lembaga bantu bikin vaksinasi gratis untuk rakyat. Bukan harus bayar bagi yang mau.
"Jokowi saja minta rakyat bantu negara. Masa negara bisnis vaksinasi? Wah enggak bener nih. Melanggar konstitusi!" pungkasnya.
Aroma bisnis untuk meraup untung mulai tercium seiring pemberian wewenang kepada BUMN Kimia Farma untuk melakukan vaksinasi berbayar, yang rencananya dilakukan mulai hari ini, Senin (12/7). 
_2024,_di_Hotel_Pullman_Jakarta_pada_Jumat_29_November_2024:RMOL.jpeg)
BERITA TERKAIT: