Komite Politik KAMI: Suka Tidak Suka HRS Tokoh Oposisi Yang Menyatukan Tokoh Nasional
Kontroversi kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib M. Rizieq Shihab, akan memengaruhi kekuatan oposan pemerintah.Hal itu disampaikan Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menye..
.jpeg)
Pengamat: Pencopotan Baliho HRS Oleh TNI Bak Banyolan "Tidak Pernah Perang, Bunuh Nyamuk Dengan Meriam"
Pencopotan Baliho Habib Rizieq Shihab di beberapa titik wilayah DKI Jakarta oleh TNI, dianggap sebagai sebuah banyolan atau satir.Anggapan itu keluar dari Pengamat Politik dari Indonesia Future Studi..
Pemanggilan Anies Munculkan Kesan Pemerintah Pusat Lepas Tanggung Jawab
Pemanggilan sekaligus pemeriksaan Polisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil (RK), terus menuai kritik.Salah seorang yang juga menyampaikan kritikanny..
Anies Diperiksa Polisi Karena Prokes, Gde Siriana: Masyarakat Tahu, Siapa Lebih Konsisten
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya rampung melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies diperiksa kurang lebih hampir sepuluh jam se..
.jpeg)
Pengamat: HRS Bukan Saja Dianggap Musuh Oleh Rezim, Tapi Juga Dipakai Dalam Pertarungan 'Trunojoyo1'
Sejumlah acara yang terkait Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS), mengharuskan pemerintah mengeluarkan keputusan mencopot dan memutasi sejumlah Kapolda.Pengamat Politik dar..
.jpeg)
Komite Politik KAMI: Habib Rizieq Pulang Ekses Kepemimpinan Jokowi Lemah Dan Gagal Sejahterakan Rakyat
Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, menjadi fenomenal setelah mendapat sambutan yang begitu antusias dari masyarakat.Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Men..
.jpeg)
Covid-19 Tembus 5 Ribu Lagi, Komite Politik KAMI: Dampak Libur Panjang Sudah Nampak Dan Bisa Terjadi Pada Pilkada
Kenaikan kasus positif Covid-19 pada hari ini mencapai 5.444 orang disoroti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).Komite Politik dan Pemerintahan KAMI, Gde Siriana Yusuf mengatakan, angka kenai..
Pembantaran Jumhur Karena Positif Corona, Komite Politik KAMI: Napi Saja Dibebaskan Diawal Masa Pandemi!
Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Moh. Jumhur Hidayat, dikabarkan terkonfirmasi positif Covid-19. Sang Istri, Alia Febyani mengajukan pemohonan pembantaran.Komite Politik dan Pem..
.jpeg)
Pengamat: Megawati Gagal Memaknai Kota Intelektual
Pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menyebut DKI Jakarta Ambudarudul karena proses pembangunannya tidak mencerminkan konsep kota intelektual, menuai komentar banyak pihak.Salah s..
Gde Siriana: Seorang Pejuang Tetap Pejuang Meski Diborgol, Rakyat Tidak Bisa Ditipu
Perlakuan terhadap Dekarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan yang mengenakan baju tahanan serta diborgol terus memantik amarah para aktivis.Deklarator dan Komite Poli..
Kalau Sri Mulyani Masih Kayak Kemarin, Kuartal IV Bisa Makin Nyungsep!
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 yang dipastikan bakal negatif mengkonfirmasi ramalan banyak pihak tentang resesi yang juga menimpa tanah air akibat pandemi Covid-19. Berdasar..
Gde Siriana: Ketua KPU Saja Positif Covid-19, Gimana Rakyat?
Kabar konfirmasi positif Covid-19 yang juga menginfeksi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menuai komentar banyak pihak.Salah satunya disampaikan Direktur Indonesia Future Studies (INFUS..
Gde Siriana: KPU, DPR, Pemerintah Melihat Pilkada Sebagai Business As Usual, Tak Peduli Dampaknya
Prinsip penanganan pandemi Covid-19 yang kerap disampaikan Presiden Joko Widodo dipertanyakan Direktur Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf.Sebab, menurut Gde Siriana, sejak Pilkada Se..
Gde Siriana: Terbukti Tidak Becus, Apalagi Yang Diharapkan Dari Jokowi Di 2021?
Perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah hampir sampai ke umur 6 tahun. Namun, janji-janji politik dan kinerjanya dinilai tak sesuai dengan apa yang diharapkan rakyat.Direkrut Eksekutif Ind..
Gde Siriana: Pilkada Serentak 2020 Langgar UU Corona Dan Peraturan Menteri
Perhelatan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar di tengah pandemi Covid-19 telah melanggar Undang-undang (UU) dan sejumlah Peraturan Menteri (Permen) terkait.Begitu yang diungkapkan Komite Politik..
