Seperti diketahui, vaksin Nusantara hingga kini belum mendapat izin untuk uji klinis tahap II dari BPOM. Namun belakangan BPOM telah menjalin nota kesepahaman dengan Kemenkes dan TNI perihal nasib vaksin Nusantara.
"Persoalannya adalah komunikasinya enggak jalan antara Badan POM dan peneliti. Kalau soal data tinggal dibaca kok," kata Wakil Ketua Komisi IX Fraksi Golkar, Melki Laka Lena dalam acara Mata Najwa, Rabu malam (21/4).
Selain itu, Melki juga menyayangkan minimnya pihak terkait yang mendebatkan vaksin Nusantara tidak mengamati langsung fakta di lapangan.
"Saya berkali-kali bilang gini, kalau bisa kita mengamati langsung di lapangan. Saya ikuti itu di RS Kariadi dan Komisi IX, angka-angka itu kita perdebatkan dengan sangat baik," sambungnya.
Oleh karenanya, untuk menentukan nasib vaksin Nusantara agar tak berhenti di tengah jalan, ia menyarankan agar data-data peneltian dipublikasi kepada dunia.
"Saya mendorong kepada peneliti, kalau boleh mereka kan selam tiga bulan sudah ada data, bila perlu dikirim ke jurnal internasional biar ini
clear semua," tutup politisi Golkar ini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.