Komisi IX DPR Sejalan Dengan Presiden Yang Menolak Nasionalisme Vaksin

Begitu yang disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene ketika membahas perihal pasokan vaksin untuk rakyat Indonesia, Senin(12/4).

"DPR tentu mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam mendapatkan vaksin sesuai regulasi yang ada," kata Felly.

Indonesia salah satu negara yang mengalami tantangan dalam pengadaan vaksin setelah negara produsen membatasi penjualan vaksin ke negara lain. Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight (D-8) mengajak pemimpin negara lain menolak nasionalisme vaksin.

Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi. Felly mengatakan, penegasan sikap Presiden dalam forum dunia tersebut amat penting.

"Komisi IX DPR sejalan dengan sikap Presiden yang menolak nasionalisme vaksin," tegasnya.

Felly menilai ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah kekurangan stok vaksin karena ada embargo dari negara produsen.

"Pertama, tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara ketat," katanya.

Kemudian, kata Felly, pemerintah membuat penyesuaian penerima vaksin harus benar-benar tepat sasaran dan orang yang berisiko tinggi, seperti lanjut usia dan tenaga pendidik.

"Kemudian, pemerintah sudah saatnya memberikan kesempatan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya untuk pengembangan vaksin dalam negeri,” tuturnya.

Felly melihat pemerintah sudah berupaya memenuhi kebutuhan stok vaksin Covid-19.

"Dalam pemenuhan kebutuhan stok vaksin telah dilakukan upaya diplomasi oleh Kemenlu dan Kemenkes untuk bisa membuka peluang kerja sama dengan perusahaan kandidat vaksin," tutupnya.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Jumat (9/4), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah menjalankan berbagai upaya untuk menjaga pasokan vaksin. Seperti negosiasi dengan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan juga AstraZeneca.

Pemerintah Indonesia meminta GAVI dan AstraZeneca memenuhi komitmen dalam penyediaan vaksin. Khusus terkait AstraZeneca, pemerintah sudah melakukan pembicaraan tingkat tinggi di level bilateral.

Langkah lainnya adalah pemerintah mendorong pengadaan vaksin gotong royong. Pengadaan untuk vaksin gotong royong saat ini sudah mendapatkan komitmen dari Sputnik, Cansino, dan Sinopharm.