Vaksin AstraZeneca Dapat Izin BPOM, PKS: Jangan Sampai Dititipi Kepentingan Bisnis Dan Politis

dikeluarkannya emergency use authorization (EUA) atau izin darurat untuk vaksin AstraZeneca oleh BPOM.

Vaksin yang tidak dilakukan uji klinis di Indonesia ini, menurut BPOM memiliki efikasi 62 persen.

Terkait kedatangan vaksin AstraZeneca, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah agar memastikan proses penetapan EUA berjalan sesuai standar sehingga tidak menimbulkan keraguan masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat, saya perlu mendapat kepastian bahwa izin darurat penggunaan vaksin oleh pemerintah telah melewati prosedur standar. Meskipun AstraZeneca diperoleh dengan skema COVAX WHO secara gratis, bukan berarti kita tidak perlu mempertimbangkan efikasi, kualitas, dan kehalalannya. Semua harus transparan, jangan  ada yang disembunyikan," ujar Netty lewat keterangannya, Rabu (10/3).

Politikus PKS ini mengingatkan, izin EUA vaksin Sinovac keluar  setelah ada uji klinis tahap ketiga di Indonesia.

"Apakah hal yang sama tidak perlu dilakukan untuk AstraZeneca? Pemerintah perlu menjelaskan hal ini agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat awam. Jika tidak ada uji klinis, dari mana diperoleh tingkat efikasi 62 persen?" katanya.

Menurut Netty, demi melindungi rakyat dari pandemi, pihaknya mengapresiasi kecepatan pemerintah memutuskan penggunaan jenis vaksin dan mendatangkannya ke tanah air. Selama prosesnya transparan dan tidak ada kepentingan bisnis dan politis yang membonceng.

"Kita sedang perang melawan Covid-19 yang taruhannya adalah nyawa rakyat dan keselamatan bangsa. Keputusan memilih, membeli, dan mendatangkan vaksin adalah kewenangan pemerintah yang tidak boleh dititipi kepentingan bisnis dan politis,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat perlu tahu apakah ada konsekuensi yang harus ditanggung negara akibat menerima skema COVAX WHO.

“Selain itu, harus dipastikan keluarnya UEA vaksin AstraZeneca dapat mempercepat proses vaksinasi nasional yang saat ini berjalan lambat," imbuhnya.

“Sampai saat ini, realisasi vaksinasi masih rendah yakni hanya 200 ribu per hari, padahal target pemerintah adalah 1 juta dosis perhari. Oleh karena itu, harus dipastikan dengan keluarnya izin AstraZeneca, target vaksinasi dapat tercapai,” tutup Netty.