Sudin mengatakan, Komisi IV tidak menyetujui program itu lantaran tidak jelas, namun di Kementan program itu malah sudah berjalan.
"Kami sudah memutuskan di sini (DPR) tidak menyetujui, tetapi hal ini tetap berjalan," ujar Sudin dalam rapat kerja bersama Mentan Syahrul Yasin Limpo, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu kesal dengan sikap Kementan yang tidak berkomunikasi dengan baik dengan Komisi IV, dan meminta agar Kementan bersinergi dengan anggota dewan.
"Saya sendiri di Lampung Selatan, ada pembagian sapi, saya tahunya dari media. Jadi kalau kita sebagai mitra, tidak saling mendengar, tidak saling tukar pendapat, tidak sepaham, jangan sampai seperti kemaren (kasus di KKP)," tegas Sudin.
"Nanti bisa dilihat media, apa yang dilakukan oleh teman-teman Komisi IV. Kita bukan hanya menskor RDP dengan KKP, tapi menunda," imbuhnya menambahkan.
Masih menurut Sudin, adanya program pengembangan 1.000 desa sapi sangat menarik. Namun dia meminta jangan hanya sebatas selogan atau perencanaan di atas kertas.
"Program ini sangat fantasistis dalam meningkatkan produksi sapi. Tapi kalau sapinya transmingasi lokal dari Sumbawa ke bawa ke Jawa, Jawa ke Sumatera. Ini kan bukan pengembangan, coba ambil terobosan pengembangan, impor sapi betina produktif, karena kalau saya tanya pengusaha tidak bakal mau," tuturnya.
BERITA TERKAIT: