Berkunjung Ke Muhammadiyah, Menkes Budi: Penanganan Covid-19 Tidak Bisa Eksklusif Oleh Kemenkes Saja

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>
LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Selasa, 05 Januari 2021, 19:32 WIB
Berkunjung Ke Muhammadiyah, Menkes Budi: Penanganan Covid-19 Tidak Bisa Eksklusif Oleh Kemenkes Saja
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah/Repro
rmol news logo Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan silaturahim Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (5/1).

Menkes Gunadi yang berkunjung didampingi Sekjen Kemenkes Oscar Primadi diterima langsung oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti dan pengurus MPKU PP Muhammadiyah.

Adapun Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir hadir melalui virtual, beserta jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Agus Samsuddin.

Dalam pertemuan itu, Budi menyampaikan tujuan silaturahim tersebut selain memperkenalkan diri juga meminta masukan kepada Muhammadiyah terkait penanganan Covid-19, khususnya yang berkaitan dengan vaksin.

“Tugas menangani Covid-19 ini cukup berat, dan tidak cukup dapat dilakukan secara ekslusif oleh Kemenkes, harus inklusif bekerjasama dengan lembaga dan organisasi lain," kata Budi.

"Pendekatan pencegahan Covid-19 tidak cukup hanya dengan program, namun juga harus diikuti dengan Gerakan. Maka dengan kerendahan hati kami (Kemenkes) tidak mampu menangani covid-19 ini sendirian, dan membutuhkan bantuan organisasi lainnya, secara khusus dengan Muhammadiyah,” imbuhnya.

Setidaknya ada dua poin pokok yang menjadi bahasan Budi dalam sinergitas bersama Muhammadiyah dalam membantu Kemenkes.
Pertama, karena Muhammadiyah memiliki tenaga kesehatan yang besar, dan Muhammadiyah turut berperan dalam sektor kesehatan yang cukup dalam dan luas.

“Kedua pendekatan pendekatan sosial kultural, dalam menangani Covid ini tidak cukup hanya dengan pendekatan medis dan vaksin, harus ada perubahan perilaku manusia, karena protokol kesehatan saat ini sudah berbeda, dan untuk mengubah perilaku ini diperlukan peran Muhammadiyah yang secara de facto dilihat oleh masyarakat," jelasnya.

"Saya rasa Muhammadiyah bisa membantu mensosialiasikan perubahan perilaku ini secara luas kepada masyarakat,” sambungnya.

Sementara Ketua Umum PP Muhamamdiyah, Haedar Nashir mengatakan, dalam menangani Covid-19 ini dibutuhkan fungsi manajerial dengan kebijakan dan langkah progresif.

“Terkait pandemi ini Muhammadiyah telah bergerak all out melalui MCCC, Aisyiyah, dan semua organ persyarikatan sampai bawah baik dalam gerak keagaamaan maupun kesehatan,” tutur Haedar.

Muhammadiyah, lanjut Haedar dalam mengambil keputusan selalu berpijak pada temuan ilmiah dari pakar epidemologi dan kesehatan, selain dari aspek keagamaan dan sosial kemasyarakatan. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA