Pengawasan Dana Desa Penting Agar Tepat Sasaran Dan Tertib Administrasi

Begitu kata anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly dalam Agenda Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat Bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, Kamis (5/11).

Dalam hal ini, Junaidi menilai peranan BPKP penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah.

“BPKP diharapkan reponsif dalam mengawal pemerintah desa agar dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel, apalagi pada masa pandemi ini ruang-ruang pertanggungjawaban dana desa penting untuk diawasi,” ujarnya.

Politisi PKS asal Lampung ini berharap penyaluran dana desa kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) memperhatikan tertib administrasi dan ketepatan sasaran.

Idealnya, kata Junaidi, penerima BLT Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang memang belum mendapatkan program bantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebelumnya.

“Untuk itu peran pengawasan penting namun tidak bisa berjalan parsial, harus bersama-sama dan saling mengisi serta mendukung” pungkas anggota dari dapil Lampung II ini.