Realisasi Dana Desa di Tubaba Terindikasi Mark Up dan Fiktif

Berdasarkan penelusuran RMOLLampung, terdapat perbedaan mencolok antara laporan realisasi Dana Desa yang disampaikan Pemerintah Tiyuh dengan fakta lapangan. Sejumlah program tidak jelas pelaksanaannya, bahkan beberapa dinilai mubazir karena tumpang tindih dengan swadaya masyarakat.

Kepala Tiyuh Tirta Kencana Amrin, melalui Kaur Perencanaan sekaligus TPK Kegiatan, Budi mengatakan, kegiatan DD Tahun 2023 antara lain digunakan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Tiyuh (Bumti) sebesar Rp10 juta. Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut, ia mengaku tidak tahu penggunaannya.

“Kalau untuk digunakan untuk apa saya tidak tahu, karena saya bukan bendahara, karena bila sudah diserahkan sama Bumti, ya itu urusan Bumti,” kata Budi, diwartakan RMOLLampung, Minggu 29 Juni 2025.

Lanjut dia, kalau untuk kegiatan fisik pada 2023 hanya ada pengadaan Lampu Jalan sebanyak 200 titik, yang terletak di suku 3, 4 dan 5. Kemudian, untuk 2024, ada 250 titik Lampu Jalan, menyelesaikan di suku 3, 6 dan sebagian di suku 2.

“Dan di Tahun 2025 ini kita kembali pengadaan Lampu Jalan 250 titik, sehingga total keseluruhan mulai dari tahun 2023 hingga 2025 sebanyak 700 titik Lampu Jalan,” terangnya.

Budi menerangkan, pada 2023 terdapat pengadaan ternak sebanyak 64 ekor, dengan anggaran Rp89 juta yang dibagikan ke 8 suku, 1 suku dapat 8 ekor kambing, dan sampai saat ini dari 64 ekor kambing sudah mati 8 ekor. Kemudian, pada 2024 kembali dianggarkan lagi sebanyak 20 ekor dan dibagikan kepada 3 kelompok ternak di suku 2.

“Untuk bantuan perikanan di Tahun 2023 kita serahkan kepada Karang Taruna dengan anggaran Rp15 juta. Itu kita serahkan gelondongan berupa uang untuk pembelian bibit, terpal kolam dan pakannya. Tapi sekarang untuk kolam nya sudah tidak ada lagi,” ujarnya.

Budi mengakui Tahun 2024 pihaknya kembali menganggarkan lagi untuk beli bibit ikan dan kolam sebanyak 10 kolam bioflok yang dibagikan ke 8 suku. Kolam bioflok pada tahun 2024 tersebut sejumlah Rp.85 Juta, dengan ukuran diameter kolam 3 meter.

Saat ditanya pengadaan alat untuk program peningkatan produksi peternakan maupun pertanian lainnya, Budi mengaku tidak pernah ada pembelian alat tersebut.

“Kalau pengadaan Jamban iya ada pada Tahun 2024, itu hubungannya dengan stunting, dan dipilih oleh kader Posyandunya ada delapan, satu titiknya kita anggarkan 3 juta itu sekedar jambannya saja. Dan untuk tahun 2023 tidak ada program Jamban. Kemudian, ada juga pengerjaan Sumur Bor di suku 8 Tahun 2024. Jadi fisik kita 2023 - 2024 hanya fokus di penyelesaian Lampu Jalan, Sumur Bor 1 titik, dan Jamban,” tuturnya.

Selanjutnya, untuk pengadaan pakaian dinas ada pada 2024, yaitu berupa PDH 2 stel, Coklat, Putih, dan Batik untuk Kepala Tiyuh hingga Kepala Suku, dan Batik untuk 32 RT, dengan total anggaran Rp22 juta. Sedangkan untuk seragam Linmas sebesar Rp17 juta untuk 16 atau 18 orang, itu seragam lengkap mulai dari baju, celana, topi, kaos, sepatu hingga pentungan, setiap orang dapat satu seragam.

Ditanya mengenai realisasi program pengadaan/penyelenggaraan Desa baik berupa pembangunan pos pengamanan, pengawasan jadwal ronda, patroli dan lain-lain, Budi menjelaskan sama sekali tidak ada, dan bangunan pos juga peninggalan Kepala Tiyuh yang lama.

Sementara itu, dari data laporan Tiyuh justru banyak ketidaksesuaian realisasi DD, pada 2023 laporan penyertaan modal Bumti mencapai Rp27 juta.

Kemudian, ada laporan sejumlah pekerjaan yang menurut Perangkat Tiyuh justru tidak ada, di antaranya program pengadaan/penyelenggaraan Desa baik berupa pembangunan pos pengamanan, pengawasan jadwal ronda, patroli dan lain-lain, yang dianggarkan dua kali pada Tahun 2023 sebesar Rp.19,2 juta dan Rp. 7 juta, serta pada Tahun 2024 dianggarkan pula sebesar Rp.25 juta.

Tidak hanya itu, di Tahun 2023 terdapat pula Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang, dan lain-lain) mencapai Rp101.775.000.

Selanjutnya, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagung, dan lain-lain) pada 2023 dianggarkan juga mencapai Rp39.121.000. Dan pada 2024 dianggarkan kembali sebanyak 3 kali, masing-masing sebesar Rp40.531.000, Rp30.325.000, dan Rp14.000.000.

Sementara untuk program Jamban atau Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, yang disampaikan hanya sejumlah Rp24 juta pada 2024, tetapi di laporan keuangan justru mencapai Rp67.125.000.

Belum lagi program Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) yang dianggarkan sebanyak 2 kali pada 2023 sebesar Rp36.665.000, dan Rp115.123.000, serta Pemeliharaan Jalan Rp3 juta, yang kurang jelas peruntukannya.

Hasil pantauan langsung di lapangan, program-program Tiyuh tersebut juga sudah banyak yang tidak berjalan terutama dalam bidang ketahanan pangan, seperti kolam ikan yang sudah banyak terbengkalai, dan bantuan ternak Kambing yang kurang jelas pelaksanaannya. Belum lagi program non fisik lainnya seperti pembinaan Karang Taruna yang menurut Budi dianggarkan Rp4,6 juta setiap Tahunttapi justru dilaporkan Rp8,9 juta.

Kemudian, pada kegiatan pengadaan Lampu Jalan, Pemerintah Tiyuh terkesan pada pemborosan atau mubazir anggaran, karena di beberapa wilayah Suku Tiyuh Tirta Kencana sebenarnya sudah ada Lampu Jalan hasil swadaya masyarakat, tetapi justru dipasangkan lagi Lampu Jalan Tiyuh sehingga tumpang tindih.

Banyaknya dugaan mark up dan fiktif hingga mubazir anggaran itu, sejumlah masyarakat setempat pun angkat bicara dan mengeluhkan kinerja Kepala dan Perangkat Tiyuh.

“Kami tidak pernah tahu soal kambing bantuan, yang ngurus juga siapa juga tidak tahu. Kalau soal kolam ada satu akan tetapi sekarang sudah diambil kolamnya, bentuk bioflok, kalau panen ikan satu saja tidak pernah dibagi, kami cuma sekedar merasakan baunya saja,” kata salah satu warga suku 2.

Lanjut dia, soal program ketahanan pangan untuk sayuran hanya sekedar tanaman seledri, katanya mau ditanam sayuran tapi sampai sekarang tidak ada. Ini pun saat panen seledri beli tiga kolibet 20 ribu di ibu Kepala Tiyuh, itupun masih kecil-kecil, sudah dua kali panen ketiga kalinya gagal.

Keluhan juga datang dari warga lainnya, yang mengatakan adanya penarikan uang Rp100 ribu per KK untuk membangun kantor dusun.

“Saya baru bayar Rp70 ribu kurang Rp30 ribu. Semua sudah disetir sama pak Kepala Tiyuh. buktinya saja Sekretaris Tiyuh yang dulu Pak Enjang mengundurkan diri, mungkin pengeluarannya tidak sesuai dan Sekretaris nya takut akhirnya keluar," tuturnya.

"Sebab seperti panen program ikan saja yang makan cuma keluarga pak Kepala Tiyuh dan antek-anteknya, kambing itu juga dikelola orang tuanya Kepala Tiyuh sendiri. Kami warganya kalau ngusulin sesuatu susah, coba kalau antek-antek nya yang ngusulin cepat, seperti tiang lampu ini justru wilayah kami belum ada tapi ada yang sudah tumpang tindih,” pungkasnya.