Di mana, angka kemiskinan pada bulan September 2019 sebesar 9,22 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Sementara pada akhir Maret 2020, jumlah ini meningkat menjadi 9,78 persen.
Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J Rachbini mengatakan, pemerintah sampai saat ini belum memperkuat sektor usaha masyarakat untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional.
Padahal disisi yang lain, pemerintah sejak pandemi Covid-19 mewabah di dalam negeri terus menambah jumlah utang luar negeri, baik untuk menangani penyebaran virus dan juga pemulihan ekonomi nasional, yang besarannya hingga Rp 5.796 triliun pada akhir kuartal I 2020.
"Setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi kuartal ke dua, dan nanti kuartal ke tiga akan minus. Kuartal kedua minus 5,32 persen. Memang ini
shock therapy yang juga besar.
Padahal, lanjut Didik, kekuatan masyarakat dalam berbisnis, berusaha, dan berinovasi adalah
best practice dari pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kalau di Islam itu 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di bisnis, ada di industri, ada di perdagangan, ada di ekspor impor, ada di inovasi. Karena itu dunia usaha harus kuat," ungkapnya.
"Itu (sektor usaha masyarakat) didorong, jangan menambah beban APBN dengan menambah utang," demikian Didik J Rachbini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: